Minggu, 02 Maret 2014

Manajemen RSD Mardi Waluyo Diminta Prioritaskan Peremajaan Alat Kesehatan

Sebelum dipurnakan dan nantinya disetujui bersama antara pemkot Blitar bersama jajaran samping dengan DPRD kota Blitar yang bila sesuai jadwal dilaksanakan pada minggu depan 19 november 2013. Dari beberapa pemberian anggaran ke SKPD dan lembaga pemerintahan yang ada di kota Blitar pada R-APBD 2014.

Banggar meminta khusus untuk RSD Mardi Waluyo kota Blitar memperhatikan peremajaan alat yang ada karena dari pengalaman pribadi anggota dewan dan pengalaman masyasrakat yang melapor ke DPRD kota Blitar atas ketidaknyaamanan dengan penggunaaan alat yang masih belum terkini dan masih menggunakan alat yang lama.

Sehingga keluhan yang diaporkan sama yakni proses pengobatan yang dialami terlalu lama atas hal itu banggar meminta pada manajemen RSD mardi waluyo untuk melakukan peremajaan alat yang sekiranya dibutuhkan saat masyarakat pergi berobat ke rumah sakit milik pemkot dan diharapkan dengan pemberian anggaran lebih ini.

Manajemen rumah sakit dapat memprioritaskan pembelian peremajaan alat terlebih dahulu. Pernyataan ini disampaikan Nuhan Eko Wahyudi Anggota Banggar DPRD kota Blitar pada tim liputan.

Data yang diperoleh tim liputan nantinya RSD Mardi Waluyo akan mendapatkan anggaran untuk peremajaan alat sebesar 750 juta pada R-APBD 2014. (nda)

Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2378-banggar-minta-manajemen-rsd-mardi-waluyo-prioritaskan-peremajaan-alat-kesehatan

Pemkot Usulkan Kembali Kekurangan Tenaga Teknis pada Tahun 2014

Hal ini seperti disampaikan kepala BKD kota Blitar Trinanda Rohma Buana. BKD kota Blitar tetap akan mengajukan kekurangan tenaga pada tahun 2014 nanti. Karena dari mayoritas formasi yang kini lowong, kekurangan tenaga teknis banyak dikeluhkan oleh SKPD yang kekurangan staf.

Demikian halnya dengan tenaga guru dipastikan tetap mengalami kekurangan, menyusul banyaknya guru kelas dan guru bidang yang memasuki masa pensiun hingga tahun depanm. Di sisi lain, untuk kekurangan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit sementara ini diisi oleh tenaga yang direkrut oleh BLUD RSD Mardi Waluyo.

Trinanda mengakui pihaknya cukup kewalahan dengan banyaknya jabatan yang lowong, mengingat rekrutmen tahun ini hanya mencapai 50 formasi. Namun dipastikan pula pekerjaan rutin tetap bisa dijalankan dengan keterbatasan tenaga yang ada saat ini.

Selain posisi ratusan tenaga teknis yang lowong, tercatat hingga maret 2014 nanti terdapat sedikitnya 42 orang guru yang harus mengakhiri masa tugasnya sehingga harus segera di carikan pengganti melalui usulan tenaga baru tahun depan.(nda)

Sumber: http://www.mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/2225-pemkot-usulkan-kembali-kekurangan-tenaga-teknis-pada-tahun-2014

BPJS Kesehatan Berjalan, Tenaga Medis Puskesmas Kota Blitar Dioptimalkan

Pada tahap awal pelaksanaan BPJS Kesehatan tahun ini, pemerintah akan memaksimalkan terlebih dulu keberadaan sarana, prasarana 3 puskesmas yang tersebar di 3 kecamatan se-Kota Blitar sebagai fasilitas publik di bawah kendali pemerintah. Apalagi puskesmas merupakan layanan kesehatan primer yang bisa menjadi pusat rujukan masyarakat.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Suprayogi, (Dinkes) Kota Blitar belum lama ini menjelaskan, di antara sarana yang harus dimaksimalkan termasuk ketersediaan tenaga medis yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pasien, meliputi tenaga dokter, perawat dan bidan.

“Dipastikan dengan pemberlakuan BPJS Kesehatan, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas. Sementara secara bertahap segala kekurangan baik tenaga medis dan sarana kesehatan akan dievaluasi selama program ini berjalan,” katanya.

Untuk masyarakat miskin Kota Blitar yang belum terakomodasi ke dalam dua program, menurutnya, baik Jamkesda dan Jamkesmas yang saat ini terintegrasi dalam BPJS Kesehatan, Pemkot Blitar tetap akan memfasilitasi Gakin bersangkutan melalui penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang berlaku secara terbatas. (MC Kota Blitar/Kus)

Sumber: http://infopublik.org/read/65256/bpjs-kesehatan-berjalan-tenaga-medis-puskesmas-kota-blitar-dioptimalkan-.html

Kasus Gangguan Jiwa di Kabupaten Blitar Cukup Tinggi

Kasus gangguan jiwa di Kabupaten Blitar ternyata cukup tinggi. Sedikitnya 670 warga yang menderita gangguan jiwa.

Dalam rangka pelaksanaan program Indonesia bebas pasung tahun 2014, dinas kesehatan setempat menghimbau kepada para keluarga untuk tidak memberlakukan hukuman pasung kepada anggota keluarga yang mengidap sakit jiwa. ”Sebab bagi pengidap sakit jiwa pasung bukan bentuk perlakuan yang manusiawi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Kuspardani kepada wartawan.

Dari data yang dihimpun, faktanya masih ada anggota masyarakat yang memilih menggunakan metode pasung, daripada menyerahkan pasien ke tangan rumah sakit jiwa. Pasung adalah cara kuno masyarakat tradisional dalam menangani penderita sakit jiwa.Dengan batang pohon yang telah dibelah, kedua kaki penderita jiwa diselonjorkan dan dibelenggu. Selain alasan membahayakan orang lain, metode pasung merupakan cara terakhir pihak keluarga setelah secara ekonomi tidak sanggup lagi mengobati.

Sementara pada sejumlah kasus pasung, tidak sedikit penderita sakit jiwa justru mengalami kelumpuhan raga. Pasung juga terbukti tidak mampu memulihkan penyakit (jiwa) yang diderita. Menurut Kuspardani, dari 14,6 % penderita sakit jiwa secara nasional, Kabupaten Blitar tergolong penyumbang tertinggi. Karenanya, Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah yang mendapat kunjungan Direktur Bina Kesehatan Jiwa Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan dan DPR RI. ”Kita juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat penderita sakit jiwa mendapat pengobatan gratis melalui program jamkesmas,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Rianti hanya menambahkan bahwa saat ini legislatif tengah mengusulkan adanya UU Kesehatan Jiwa yang mengatur khusus perawatan penderita sakit jiwa, terutama larangan pemasungan. ”Sebab pada tahun 2014 Indonesia harus bebas dari pasung,” ujarnya. Sementara Direktur Bina Kesehatan Jiwa Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes Eka Viora mengakui jika anggaran nasional untuk penanganan sakit jiwa relatif minim, yakni hanya Rp 4 miliar. ”Sehingga agar program ini bisa berjalan maksimal perlu dilakukan kerjasama dengan daerah,” tambahnya. solichan arif

Sumber: http://www.koran-sindo.com/node/336931

Jumat, 21 Februari 2014

Setahun, Sebanyak 638 Warga Blitar Terserang DBD

Sebanyak 638 warga Kabupaten Blitar terserang penyakit demam berdarah dalam sepanjang tahun 2013. Dari jumlah tersebut, tujuh nyawa di antaranya melayang.

"Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka kasus di tahun 2013 mengalami peningkatan," ujar Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan (P2MK) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Hari Purwanto kepada wartawan, kemarin.

Berdasarkan rincian grafik kasus, tren kenaikan angka terjadi pada bulan Januari dan Februari.

Musim penghujan yang diselingi terik matahari menjadi faktor utama perkembang biakan jentik nyamuk.

Kondisi tersebut diperparah dengan pola hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan hidup.

Menurut Hari dari 638 kasus yang ada, 440 di antaranya termasuk kelompok demam berdarah dengeue (DBD). "Selebihnya 198 kasus, demam berdarah biasa, "terangnya.

Tren kenaikan kasus pada bulan Januari sebanyak 160 kasus. Angka meningkat 168 kasus pada bulan Februari.

Fluktuasi yang cenderung menurun terjadi paska Februari hingga Desember.

"Misalnya bulan maret terdapat 92 kasus. Kemudian memasuki bulan Oktober menurun tinggal lima kasus, bulan Nopember 14 kasus dan bulan Desember hanya delapan kasus,” jelasnya.

Selain tak putus menggencarkan sosialisasi hidup bersih dan sehat, dinas juga menggandeng personel Pramuka sebagai petugas pemantau jentik.

"Namun yang utama tetap menjaga pola hidup sehat," pungkas Hari.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Ahmad Tamim, bahwa sosialisasi hendaknya diikuti dengan kerja bakti rutin.

"Pencegahan sejak dini tidak hanya membangun kesadaran wacana sehat. Tapi juga harus diikuti langsung penjagaan kebersihan secara rutin, "ujarnya.

Sumber: Sindonews.com 2 Januari 2014